Sibernas.com, Palembang, —–Menyongsong Pemilu 2024, Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP SURAK) Kota Palembang memperkuat pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan praktik politik uang yang dianggap sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, LPP SURAK resmi membuka posko pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara langsung dan daring.
Posko pengaduan ini berlokasi di Sekretariat LPP SURAK Palembang, Jalan Kapt. Anwar Sastro No.1061, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. Masyarakat juga dapat mengirimkan laporan terkait dugaan pelanggaran melalui WhatsApp di nomor 0812-7329-3328 atau melalui email dpdlppsurakpalembang@gmail.com. Dengan kemudahan ini, diharapkan partisipasi publik dalam menjaga proses pemilu tetap bersih dan transparan akan meningkat.
“Kami menyediakan berbagai saluran pengaduan agar masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran, baik netralitas ASN maupun praktik politik uang. Ini langkah konkret kami untuk menjaga agar pemilu di Kota Palembang berlangsung dengan jujur, adil, dan bermartabat,” ujar Mus, Ketua LPP SURAK Kota Palembang, Selasa (15/10/2024).
*Pengawasan Ketat di 18 Kecamatan*
LPP SURAK memiliki cakupan pengawasan yang luas, dengan anggota pemantau aktif di seluruh 18 kecamatan dan 107 kelurahan di Kota Palembang. Setiap pemantau ditugaskan untuk memantau indikasi pelanggaran yang berpotensi mencederai proses demokrasi, khususnya pelanggaran netralitas ASN dan politik uang. Pengawasan ini dianggap sangat krusial mengingat ASN memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan tidak seharusnya terlibat dalam politik praktis.
“Keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak hanya melanggar aturan, tapi juga merusak kepercayaan publik. Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga pemilu yang berintegritas, dan kami akan memantau dengan ketat setiap laporan yang masuk,” tegas Mus.
LPP SURAK juga menyoroti bahaya politik uang yang kerap digunakan untuk memengaruhi pemilih. Praktik ini, selain mencederai proses demokrasi, juga merusak independensi pemilih dalam menentukan pilihan secara bebas. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap politik uang menjadi salah satu fokus utama lembaga pemantau ini.
*Sinergi dengan Bawaslu Palembang*
Pengawasan yang dilakukan LPP SURAK tidak berdiri sendiri. Mereka bekerja sama erat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang dalam menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.
Bawaslu Palembang sendiri telah mengeluarkan beberapa peringatan terkait keterlibatan ASN dalam mendukung kandidat tertentu, dan tindakan tegas siap diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar. “Netralitas ASN tidak bisa ditawar. Bagi yang melanggar, kami akan merekomendasikan tindakan disipliner sesuai peraturan yang berlaku,” ujar salah satu pejabat Bawaslu.
*Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Politik Uang
Selain melakukan pengawasan, LPP SURAK juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang. Program edukasi ini dilaksanakan di berbagai kecamatan di Kota Palembang dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga independensi dalam memilih. Menurut Mus, memilih berdasarkan iming-iming materi hanya akan merusak masa depan demokrasi di kota ini.
“Pemilih harus memahami bahwa politik uang hanya akan merusak kualitas kepemimpinan di masa depan. Kami mendorong masyarakat untuk memilih secara bijak dan berdasarkan visi serta misi calon, bukan karena bujukan materi,” tambahnya.
Dengan dibukanya posko pengaduan ini, diharapkan masyarakat Kota Palembang dapat lebih berpartisipasi aktif dalam menjaga Pemilu 2024 tetap berjalan dengan adil dan bersih. Dukungan dari masyarakat dan pengawasan ketat dari lembaga pemantau seperti LPP SURAK akan menjadi kunci penting dalam menciptakan proses pemilihan yang kredibel.
*Harapan untuk Pemilu 2024 yang Bersih dan Berintegritas
Dengan adanya pengawasan ketat dari LPP SURAK dan dukungan penuh dari Bawaslu, harapannya Pemilu 2024 di Palembang dapat berlangsung dengan adil, jujur, dan bebas dari kecurangan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, dan masyarakat memilih dengan hati nurani, tanpa tekanan atau iming-iming uang,” pungkas Mus.
Pemilu yang bersih adalah fondasi dari demokrasi yang sehat, dan dengan sinergi antara lembaga pengawas dan masyarakat, Kota Palembang diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang berintegritas di Indonesia.(Yanti)
