Komisi I DPRD Sumsel Kunker ke Kelekar, Chairul S Matdiah Dorong Pemerataan Akses Pelayanan Publik
SIBERNAS1.com, Palembang – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) kembali melanjutkan rangkaian peninjauan daerah dengan menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Camat Kelekar, Kabupaten Muara Enim. Kunjungan ini difokuskan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan publik, tata kelola administrasi desa, serta penyerapan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.
Pertemuan yang dipusatkan di ruang rapat Kantor Camat Kelekar ini dihadiri langsung oleh Camat Kelekar beserta jajaran, para kepala desa (kades), perangkat kecamatan, serta perwakilan tokoh masyarakat setempat.
Sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang, Kecamatan Kelekar mendapat perhatian khusus dari Komisi I terkait kesiapan fasilitas penunjang pemerintahan. Beberapa poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi peningkatan mutu pelayanan publik dengan mendorong optimalisasi sarana pengurusan administrasi agar masyarakat di desa-desa terpencil tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan dasar.
Memperkuat alur koordinasi dalam pengajuan program prioritas agar selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel dan memastikan pemanfaatan insentif dan fasilitas operasional bagi perangkat desa, RT, dan RW berjalan sesuai regulasi guna mendongkrak kinerja pelayanan.
Anggota Komisi I DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, memberikan atensi mendalam terhadap kondisi geografis dan tantangan pelayanan di Kecamatan Kelekar. Ia menekankan bahwa status wilayah harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang prima dan adil bagi seluruh lapisan warga.
”Kecamatan Kelekar ini memiliki potensi wilayah yang besar, namun tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh desa mendapatkan akses pelayanan yang setara. Kami di Komisi I meminta pihak kecamatan untuk terus memetakan kebutuhan mendasar warga, terutama yang berkaitan dengan jaminan sosial, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” ungkap Chairul.
Politisi sekaligus praktisi hukum senior ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan di tingkat desa demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
”Aparatur kecamatan harus berperan aktif sebagai pembina dan pengawas bagi pemerintah desa. Kita tidak ingin mendengar ada program desa yang mandek karena kendala administratif atau miskomunikasi. Sinergi yang bersih dan akuntabel adalah harga mati agar pembangunan di Kelekar ini bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” tegas legislator senior Sumsel tersebut. (hms/ADV).
