BPKP Sumsel Soroti Lima Prioritas Pembangunan dalam Evaluasi Pemkot Palembang
Sibernas1.com PALEMBANG —— Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Supriyadi bersama tim melakukan audiensi dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruangan Rumah Dinas Wali Kota Palembang tersebut menjadi tahap awal sebelum pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026.
Audiensi itu turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Pertemuan awal tersebut menjadi forum bagi auditor dan auditee untuk menyamakan pemahaman sebelum evaluasi resmi dilaksanakan.
Dalam pemaparannya, Supriyadi menjelaskan Evran 2026 akan difokuskan pada lima sektor prioritas yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Kelima sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
Evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran, menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta memastikan program daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Selain itu, Evran diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Dengan demikian, setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengapresiasi kehadiran jajaran BPKP Sumsel. Ia menegaskan Pemerintah Kota Palembang terbuka terhadap proses evaluasi maupun berbagai masukan yang diberikan.
Ratu Dewa meminta seluruh jajaran OPD melakukan evaluasi terhadap perencanaan, kegiatan, program hingga subprogram yang tercantum dalam APBD Perubahan maupun APBD induk.
Ia juga menekankan agar OPD terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan, segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.
Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas.
“Perencanaan dan penganggaran, masalah kemiskinan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar segera menindaklanjuti pertemuan ini. Program yang direncanakan harus tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas,” tegas Ratu Dewa.
Ia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti instalasi pengolahan air (IPA), sanitasi dan jalan lingkungan harus mampu membuka akses masyarakat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ratu Dewa juga menegaskan komitmen seluruh perangkat daerah untuk mengikuti arahan dan mendukung proses evaluasi secara maksimal, termasuk dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim BPKP.
Ia berharap proses diskusi dan pendalaman selama Evran dapat membuat berbagai program yang direncanakan Pemerintah Kota Palembang semakin terarah, efektif, dan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. (Fitria)
