Sumsel Provinsi Pertama Kampanyekan Benih Sawit Bersertifikat dan Peremajaan Sawit Rakyat 2026
Sibernas1.com Palembang—- Sumatera Selatan semakin terdepan dalam mendorong penggunaan benih sawit bersertifikat dan peremajaan sawit rakyat. Provinsi beribukota Palembang ini selalu menempati provinsi tertinggi dalam penyerapan dana peremajaan sawit rakyat.
Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama yang dipilih Majalah Sawit Indonesia bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Pekan Benih Sawit 2026 di Palembang mulai 12 – 13 Februari 2026.
Forum ini mendorong percepatan program PSR sekaligus mengajak petani beralih ke benih sawit unggul dan bersertifikat guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
Sekitar 200 peserta dari unsur petani, koperasi, pemerintah daerah, hingga pelaku industri menghadiri kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar di Sumatera Selatan. Provinsi ini dipilih karena menjadi salah satu sentra sawit nasional sekaligus mencatat realisasi PSR tertinggi.
Gubernur Sumsel melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel, Apriyadi, menyebut BPDP berperan penting menghimpun dana sawit dari pelaku usaha yang kemudian dikembalikan ke sektor hulu melalui berbagai program, termasuk PSR.
Sumsel sudah menyerap sekitar Rp1,1 triliun. Padahal potensinya bisa mencapai Rp5 triliun,” ujarnya.
Ia menilai workshop ini bukan sekadar diskusi, melainkan ajang konsolidasi pemangku kepentingan untuk memperkuat sawit rakyat yang adil dan berkelanjutan.
Apriyadi memaparkan luas kebun sawit di Sumsel mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, dengan sekitar 44% atau hampir 400.000 hektare merupakan kebun rakyat. Komoditas ini menopang penghidupan sedikitnya 244.918 kepala keluarga atau sekitar 1,3 juta jiwa.
“Di sejumlah kabupaten, hampir 20% masyarakat bergantung pada sawit. Ini penopang ekonomi daerah,” katanya.
Pemprov Sumsel juga menyoroti mahalnya biaya pembukaan kebun yang bisa mencapai Rp60 juta per hektare. Karena itu, penggunaan benih ilegal berisiko menimbulkan kerugian besar bagi petani kecil. “Kalau bibitnya tidak berkualitas, petani sudah keluar biaya besar tapi hasilnya minim. Ini yang harus dicegah,” ujar Apriyadi.
Selain benih, kendala pembiayaan replanting masih menjadi hambatan. Banyak petani kesulitan memenuhi syarat administrasi untuk mengakses kredit perbankan maupun bantuan BPDP. Pemerintah daerah pun meminta penyederhanaan aturan agar lebih banyak petani dapat mengikuti program PSR.
Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri, menilai rendahnya produktivitas kebun rakyat masih menjadi persoalan utama. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan benih tanpa sertifikat.
Menurutnya, target PSR 2025 sebesar 180.000 hektare baru terealisasi sekitar 50.000 hektare. Sementara itu, produktivitas sawit nasional dua tahun terakhir cenderung stagnan bahkan menurun.
” Banyak petani dirugikan karena memakai benih palsu. Tanaman tumbuh, tapi hasilnya rendah,” ujarnya.
Ia mengutip data peredaran sekitar 88 juta kecambah ilegal pada 2023, setara potensi kerugian lahan hingga 630.000 hektare. Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya peningkatan produksi nasional.
“Kalau mau sawit tetap jadi komoditas strategis, kuncinya benih unggul dan praktik budidaya yang benar,” tegasnya
Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II BPDP, Dwi Nuswantara, mengatakan peningkatan produktivitas merupakan fondasi keberlanjutan industri sawit Indonesia. BPDP telah menjalankan program PSR sejak 2017 dengan fokus pembiayaan replanting kebun rakyat.
” Setiap tahun anggaran disiapkan, memang realisasi serapan anggaran masih rendah. Ini bukan berarti programnya menyulitkan petani, justru niatnya ingin membantu. Yang perlu kita cari tahu kenapa minatnya belum tinggi,” katanya.
Selain PSR, BPDP juga menawarkan program sarana dan prasarana (sarpras) bagi petani yang belum siap melakukan replanting. Program ini mencakup delapan jenis bantuan, mulai dari pupuk gratis, alat pascapanen, transportasi hasil panen, mesin pertanian, perbaikan jalan kebun, hingga sertifikasi keberlanjutan ISPO. (Sawitindonesia.com)
