Harga BBM Stabil, Ekonom Ingatkan Beban Resiko APBN

Sibernas1.com Jakarta—— Keputusan berani yang diambil pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditengah meningkatnya eskalasi perang AS-Israel melawan Iran mendapat perhatian banyak negara di dunia.

Sebut saja, negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand bahkan negara -negara besar di Eropa telah lebih dulu menaikkan harga BBM seiring dengan meningkatan harga minyak dunia. Tapi justru Indonesia, tetap memilih tidak menaikkan harga BBM.

Bahkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)  memuji langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang hingga saat ini tidak menaikkan harga BBM.Hal itu ia sampaikan langsung saat mengisi acara Halalbihalal dan Anniversary ke-1 Youtuber Nusantara, dan konsolidasi Laskar Gibran di Hotel Sunan, Kota Solo, Sabtu (4/4/2026).

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan negara sedang diguncang tiga tantangan besar, yakni perubahan iklim, tantangan geopolitik, dan disrupsi teknologi dengan adanya revolusi AI dan Humanoid Robotics.

Ketika menjelaskan soal tantangan geopolitik, Jokowi mengatakan harga minyak dunia terus mengalami kenaikan dampak dari perang.

Saya tahu perang Rusia dan Ukraina belum selesai, ditambah Israel dengan Palestina belum rampung, ditambah lagi sekarang ini Israel-AS dengan Iran yang menyebabkan ketidakpastian dunia, dan menyebabkan semua negara pusing menghadapi ketidakpastian ini,” kata Jokowi dilansir dari Detikjateng.

Jokowi mengatakan, dari pantauannya pada Jumat (3/4) sore, harga minyak dunia saat ini sudah mencapai US$108-112 per barel. Adapun harga sebelumnya sekitar US$60-70 per barel.

Jika harga minyak dunia terus mengalami kenaikan, Jokowi mengatakan banyak negara yang tidak akan sanggup bertahan.

Jokowi kemudian mengapresiasi pemerintah yang saat ini belum menaikkan harga BBM di dalam negeri.

“Tapi pemerintah kita di bawah kepimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Bayangkan, negara lain sudah naik 40-60 persen, kita tidak naik. Pertalite masih Rp10 ribu, Pertamax mungkin harganya Rp12.400-Rp12.500, masih harga yang sama,” ucapnya.

“Menurut saya ini sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi yang detail dan matang. Sehingga keberanian itu menyebabkan beliau (Prabowo) memutuskan tidak naik sampai hari ini. Meskipun dengan resiko APBN, yang kita harapkan masih mampu menahan lajunya harga minyak yang naik terus. Karena rampungnya kapan, nggak jelas,” ujar Jokowi.

Kendati pemerintah secara resmi memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026. Padahal, harga minyak mentah dunia saat ini telah melonjak ke level US$ 100 per barel, jauh melampaui asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan sebesar US$ 70 per barel.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, keputusan ini merupakan langkah untuk menjaga stabilitas konsumsi domestik.

“Saya melihat ini sebagai langkah yang bisa dipahami dalam jangka pendek, terutama untuk menjaga daya beli pasca-Lebaran dan menahan tekanan inflasi. Namun, memang ada konsekuensi fiskal yang tidak kecil,” ujarnya dikutip dari Kontan.co.id.

Yusuf mengingatkan bahwa selisih harga minyak yang lebar akan memperlebar beban subsidi dan kompensasi energi dari target awal. Menurutnya, jika kondisi ini berlangsung lama tanpa adanya penyesuaian, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat dan bisa menggerus ruang fiskal untuk kebijakan produktif lainnya.

Terkait efektivitas subsidi, Yusuf melihat tantangan utama saat ini ada pada implementasi distribusi di lapangan agar tetap tepat sasaran.

“Dalam kondisi harga ditahan saat harga minyak tinggi, tantangannya adalah memastikan bahwa manfaat subsidi yang semakin besar ini tetap benar-benar menjangkau kelompok yang menjadi prioritas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf mewanti-wanti agar pemerintah menghindari penyesuaian harga secara drastis atau shock jika nantinya ruang fiskal tak lagi kuat menahan beban.

“Kenaikan yang besar dalam waktu singkat bisa mendorong inflasi lebih tinggi dan menekan daya beli secara langsung, sementara pelaku usaha juga perlu waktu untuk menyesuaikan struktur biayanya,” pungkasnya.

Senada, Pengamat ekonomi, Dipo Satria Ramli, menilai kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global bukanlah solusi jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran untuk menjaga ketahanan fiskal dan mengantisipasi potensi krisis energi.

Dipo mengatakan beban subsidi BBM jenis pertalite dan solar akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama di tengah tingginya harga minyak dunia.

Ia menjelaskan, dalam simulasi yang dilakukan, apabila harga keekonomian BBM mencapai sekitar Rp17.000 per liter dengan asumsi harga minyak di level USD105 per barel, maka defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6 persen.

“Kalau BBM subsidi ini sangat-sangat memberatkan APBN, kita sudah hitung itu kita bisa defisit sudah 3,6 persen kalau ini di Rp17.000, dan harga minyak di 105 dolar (per barel),” ujarnya

Kalau BBM subsidi ini sangat-sangat memberatkan APBN, kita sudah hitung itu kita bisa defisit sudah 3,6 persen kalau ini di Rp17.000, dan harga minyak di 105 dolar (per barel),” ujarnya ditemui di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, kebijakan untuk menaikkan BBM dinilai sebagai langkah yang sensitif karena akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi, mulai dari transportasi, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam kondisi dilematis ini, Dipo menilai realokasi anggaran dapat menjadi opsi paling rasional dibandingkan menaikkan harga BBM secara langsung.

“Paling benar harusnya ya realokasi anggaran. Karena kalau menaikkan harga BBM itu terlalu sensitif, ekonomi bisa jebol. Kalau dia naikin Pertamax okelah ya, asal tidak terlalu banyak. Jangan sampai orang pindah ke BBM (subsidi) jadi apa yang perlu dilakukan untuk manage ya harus relokasi anggaran,” katanya.